PMPSS Desak Pemkot Palembang Klarifikasi Dugaan Korupsi Dana Hibah Dan Bansos

    PMPSS Desak Pemkot Palembang Klarifikasi Dugaan Korupsi Dana Hibah Dan Bansos
    Aksi Unjuk Rasa Dari Pergerakan Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan (PMPSS), di Depan Kantor Pemerintah Kota Palembang (23/03/2021)

    Palembang - Unjuk rasa yang dilakukan didepan kantor Walikota Palembang pada Selasa (23/03) berjalan lancar. 

    Aksi unjuk rasa oleh gabungan mahasiswa antar kampus yakni UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Tridinanti dan Universitas Sriwijaya yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan (PMPSS) dilakukan guna meminta klarifikasi kepada pemerintah Kota Palembang atas dugaan tindakan korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2015 hingga 2017, karena dinilai banyak yang tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

    Renaldi selaku ketua PMPSS setelah melakukan investigasi akhirnya menengarai adanya tindakan korupsi atas dana hibah serta bansos ditahun 2015 hingga 2017 yang melibatkan Walikota Palembang Harnojoyo. 

    "Setelah kami mengadakan investigasi lapangan, kami mendapat temuan indikasi korupsi atas dana hibah dan bansos ditahun 2015 hingga 2017, selama tiga tahun tersebut kami mendapat temuan bahwa dana tersebut ada yang tidak tersalurkan, " ujar Renaldi. 

    Namun berkenaan jumlah dana hibah dan bansos ditahun tersebut yang tidak tersalurkan Renaldi tidak mau asal menyebutkan, pihaknya dengan tegas mendesak agar Walikota Palembang memberi klarifikasi dari permasalahan dana hibah dan bansos ini. 

    "Kami menunggu dalam waktu dua hari, agar segera diberi klarifikasi oleh Walikota Palembang. Karena sudah rahasia umum, jika dana hibah dan bansos ini ada yang dipotong sepuluh hingga dua puluh ribu per kepala keluarga, terlebih zaman covid ini serba susah mencari uang. Kalaupun dugaan kami ini benar berarti wajar jika Sumsel masuk dalam kategori sepuluh provinsi termiskin di Indonesia, " tegasnya. 

    Renaldi pula menyampaikan  harapannya, agar pemerintah hendaknya lebih dekat dan perduli kepada masyarakat, akan tetapi tanggapan dari pihak pemerintah Kota Palembang yang diwakilkan oleh Asisten II Kota Palembang yakni Ansori menyebutkan akan mempelajari serta mengkoreksi data - data yang menjadi tuntutan PMPSS agar tidak terjadi kekeliruan. 

    "Dengan waktu yang tidak terlalu lama, kami sampaikan kepada rekan - rekan sekalian, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi kita ini akan sama - sama menjalankan pemerintahan yang lebih baik lagi, " kata Ansori dalam kata sambutannya menerima aksi unjuk rasa anggota PMPSS. 

    Berkenaan dengan adanya temuan tersebut, Ansori mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari serta mengkoreksi secara bersama antara data yang pihaknya pegang dengan data yang disampaikan oleh PMPSS, serta akan meneruskan kepada Walikota Palembang berkenaan tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut. (Rill/Ridho)

    DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH DAN BANSOS PERGERAKAN MAHASISWA PEMUDA SUMATERA SELATAN PEMKOT PALEMBANG WALIKOTA PALEMBANG SUMSEL SUMATERA SELATAN
    Ridho Kurniansyah

    Ridho Kurniansyah

    Artikel Sebelumnya

    Senjata Makan Tuan, Abdullah Syahab Akan...

    Artikel Berikutnya

    Pengadaan Beras dan Gabah Diduga Bermasalah,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Hendri Kampai: Swasembada Pangan dan Paradoks Kebijakan
    Hendri Kampai: Negara Gagal Ketika Rakyat Ditekan dan Oligarki Diberi Hak Istimewa
    Hendri Kampai: Pemimpin Inlander Selalu Bergantung pada Asing
    Tony Rosyid: Ridwan Kamil Yang Jegal Anies
    Hendri Kampai: Harta Karun Indonesia, Jangan Sampai Jatuh ke Tangan yang Salah!

    Ikuti Kami