Ridho Kurniansyah
Palembang - Sriwijaya Corruption Watch (SCW) sebagai organisasi yang konsen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Sumatera Selatan (Sumsel) kali ini menghimpun temuan adanya dugaan indikasi konspirasi dalam hal pengadaan gabah yang diduga dilakukan oleh oknum pada Perum Bulog Provinsi Sumsel.
Pasalnya dalam pembacaan rilis saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Tim SCW pada Rabu (24/03) diduga sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 Perum Bulog tidak menyerap beras medium PSO untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melainkan hanya menyerap gabah melalui korporasi besar seperti PT. BPR dan PT. Buyung dengan dalih bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti penampungan padi dan pengering dengan kapasitas besar dan canggih.
Lebih lanjut dalam pembacaan rillis tersebut diduga pengadaan gabah dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh pihak BULOG SUMSEL dan Korporasi Besar seperti PT. Buyung dan PT. BPR tersebut malah membuat harga gabah ditingkat petani menjadi tidak stabil, pola pengadaan tersebut malah dibuat seperti yang mereka kehendaki dan sebagaimana pada tahun 2021 dikala musim panen harga gabah dan beras di Sumsel anjlok dan terjun bebas.
Sebagai Koordinator Aksi, Fadrianto mengatakan apabila hari ini aksi unjuk rasa ini dikecam dan diklaim ada kepentingan lain, maka pihaknya menyatakan hari ini yang mereka akan lakukan hanya semata kepentingan untuk rakyat.
"Kenapa ini kami lakukan, karena ini bentuk dukungan kami terhadap petani. Saya lahir dari rahim petani hingga besar atas kerja keras seorang petani, maka itu kami lakukan semua ini. Kami telah berdiskusi banyak di Jakarta terkait bagaimana cita-cita besar yang diusung oleh Bapak Jokowi. Bagaimana mensejahterahkan petani, bagaimana mensejahterakan masyarakat, itulah cita-cita besar yang diusung dan dibangun oleh Presiden RI, " ujar Fadrianto.
Ia mengungkapkan pula bahwa seperti yang dapat dilihat adanya program cetak sawah, restorasi sawah, revolusi sawah, bahkan sawah yang tadinya satu tahun sekali panen menjadi satu tahun dua kali panen inilah program yang dicanangkan oleh presiden yang telah terealisasi, maka hari ini harus bersatu melawan karpel mafia ini.
"Jangan sekali - kali bermain atas kepentingan rakyat, jika itu terjadi maka tunggulah revolusi yang akan dibangun dari kaum petani, perlu diketahui hari ini Jokowi sudah membangun regulasi bagaimana mensejahterakan rakyat dengan adanya Bumdes, BUMD, Bulog. Tapi mengapa masih melibatkan para mafia dan cukong yang membuat hal ini menjadi tanda tanya besar bahkan persolan besar. Sekarang tergantung bagaimana kita mau atau tidak mensejahterakan petani, membagun regulasi untuk mensejahterakan petani, " tandasnya.
Namun disampaikannya apabila persoalan ini tidak ditanggapi atau direspon, pihaknya meminta agar Kepala Bulog Regional Sumsel mundur dari jabatannya, kemudian menghentikan kerjasama dengan para cukong diSumsel dan membangun regulasi yang benar, bangun kesejahteraan petani.
Bahkan dikatakan oleh M Sanusi As selaku Ketua dan Koordinator Aksi SCW, Kepala Bulog Regional Sumsel tidak cakap dan tidak pro petani karena melihat polemik dilapangan petani menangis dan menjerit karena gabah dan padi tidak dihargai sesuai permendag nomor 24 tahun 2020. Sebab alasan itulah Kepala Bulog Regional Sumsel diminta mengundurkan diri dari jabatan.
"Itu lah menjadi tuntutan kami sehingga kami berkeyakinan bahwa semua ini telah diatur oleh korporasi besar, mereka tertekan petani menjerit ini akan menjadi catatan buruk di Sumsel. Kepala Bulog sudah diatur oleh korporasi besar, ini awal kami akan sampaikan ke pusat kepada kementerian, presiden sekaligus direktur utama Bulog dalam dua minggu kedepan, kami akan melakukan demo ke Jakarta, " tegas Sanusi.
Wakil Kepala Badan Bulog Sumsel Rahmat Sahjoni Putra, menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa memberikan statement khusus untuk menanggapi tuntutan teman-teman SCW namun Ia telah mendengar dan menyimak apa yang menjadi tuntutan kawan terhadap permasalahan penyerapan gabah yang dilakukan Bulog hari ini.
"Kemarin saya juga telah dipanggil oleh DPRD Komisi II, dalam pelaksanaan teman-teman dilapangan hari senin kemaren telah mulai mengadakan pengadaan gabah dan beras bahkan dari januari lalu telah dimulai, kalaupun ada terjadi gabah dibawah HPP ternyata bukan hanya dari Bulog saja karena pemerintah akan mengimpor satu juta ton beras dan Dirut kami telah menolak untuk mengimpor beras tersebut, " ucapnya.
Rahmat mengaku Pihaknya akan mengutamakan penyerapan beras dalam negeri dari petani dan itu yang pertama, kedua apa yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pimpinan, karena Ia mengaku tidak mendapat mandat untuk memberi arahan.
"Atas perhatiannya dan Kritikannya saya ucapkan terima kasih, menyatakan pendapat memang sudah diatur oleh Undang-Undang, sebagai pimpinan kami menerima apapun saran dari mereka tetapi ada beberapa catatan yang berkenaan Konspirasi tadi, tentunya harus kita buktikan dahulu, harus kita lihat apakah benar kami melakukan konspirasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena dalam pemberian gabah itu, tidak hanya bisa kita lakukan melalui petani, kita bisa melalui mitra kerja tentunya sesuai SOP dan aturan yang ditetapkan Kantor Pusat, " terang Rahmat.
Berkenaan permintaan resuffle jabatan, menurut Rahmat hak itu menjadi wewenang kantor pusat. Namun beberapa aspirasi akan disampaikan karena Ia mengaku tidak berkewenangan menjawab hal tersebut.
"Jika persoalan impor beras, tadi sudah dijelaskan oleh Dirut dan kami merencanakan untuk mengimpor beras karena itu hanya perencanaan dari Kementerian Perdagangan. Kalaupun itu terjadi sebenarnya kita hanya mendapat tugas dari mereka, terus terang saja tidak pernah mendapat tugas untuk mengimpor di awal-awal melainkan pada paceklik dan petani sudah kekurangan pangan, baru pemerintah bisa mengimpor mungkin kejadiaannya berbeda dari beberapa tahun yang lalu, " imbuhnya.
Untuk saat ini Rahmat menyatakan bahwa setoran beras sudah ada 12 ribu ton dan juga gabah yang telah dibeli, karena itu merupakan arahan dari kantor pusat juga.
"Kita harus di awal-awal panen menyerap gabah dan itu akan kita giling di masa-masa penyaluran nanti dan akan lebih baik bila kita membeli gabah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan membeli beras dari petani. Kalau memang ada data-data yang harus kita beli hari ini, teman-teman wartawan bisa menginformasikan kepada kami agar kami bisa beli melalui Satker kami. Jadi satuan kerja pengadaan itu bisa membeli gabah dengan kualitas tertentu dengan tetap pihaknya akan bernegosiasi dengan petani agar petani tidak rugi, karena mereka sudah menanam menggunakan banyak biaya tentu pihak Bulog tidak berniat merugikan petani, kalau petani sudah sepakat dengan harga yang telah disepakati barulah akan dilakukan, namun jika tidak maka akan cari jalan begaimana agar petani juga terbantu, " tutup Rahmat diakhir bincang dengan kawan wartawan. (Ridho)
Updates 
Suhendi 
