Lemahnya Peran BULOG Sebagai Regulator Dan Operator, Picu Barikade 98 Sumsel Turun Aksi

Palembang - Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Organisasi Barikade 98 Sumsel melakukan unjuk rasa diKantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada hari kamis (25/03), aksi tersebut menyikapi lemahnya peran Bulog sebagai regulator dan operator dalam tata kelola gabah dan beras selama ini, serta indikasi adanya intervensi dan main mata para cukong yang menjadi bagian dalam rantai bisnis Bulog.

Baca juga: KASAD Tinjau Pembangunan Irigasi di Kabupaten Kutai, Tanda Ditutupnya Program TMMD

Andreas Op selaku Koordinator Aksi menyampaikan hasil investigasi, kajian, telaah terhadap objek kinerja Bulog. Dalam hal ini disampaikan empat temuan yang mengarah pada upaya dugaan permainan mafia dan kartel yang mengkooptasi Bulog Sumsel dan Pemerintah Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan tata kelola produksi Gabah/ Beras, tata kelola logistic dan distribusi gabah dan beras diantaranya :

1. Adanya kebijakan Bulog yang “tertunda” dari tahun 2016 untuk membangun Ricemilling dan gudang di Banyuasin.
2. Pembangunan 2 pabrik Ricemilling besar baru di Sumsel sepanjang tahun 2000.
3. Tidak masuknya Sumsel menjadi salah satu dari 13 daerah (Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Sragen, Kendal, Subang, Bandar Lampung, Karawang, Cirebon, Luwu Utara, dan Grobogan) yang akan dibangun Modern Ricemilling Plant (MRMP) lengkap oleh Bulog secara Nasional di sentra penghasil beras.
4. Dibuatnya 2 BUMD (PT. Sai, dan BUMD Sei Sembilang yang menyalurkan beras di kalangan ASN Sumsel.

“Dari fakta lapangan yang kami sampaikan tadi, dugaan praktek mafia dan kartel beras diSumsel makin mendekati kenyataan jika dilihat dari ciri - ciri kartel yakni adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis, serta timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis dan adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha, ” terang Andreas.

Baca juga: Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan: Kementan Sudah Priritaskan Produksi Dalam Negeri

Dalam aksi Barikade 98 Sumsel, dikatakan pula oleh Andreas Sembilan sikap yang dapat diambil untuk menyikapi kondisi akut tahunan persoalan rendahnya harga gabah ditangan petani, persoalan tingginya harga beras dipasaran serta dorongan terciptanya tata kelola niaga beras dan gabah yang adil. Sikap dan tuntutan tersebut kepada pihak terkait, yaitu  :

1. Meminta kepada DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG untuk mengalokasikan pembangunan 3 Ricemilling Plant dengan kapasitas produksi 90Ton /Jam di Sumatera Selatan untuk mendukung kinerja BULOG dalam menyelamatkan harga  gabah ditingkat petani sesuai dengan HPP.
2. Mendorong dan meminta kepada DIREKTUR UTAMA BULOG untuk melakukan reorganisasi , mitra bulog sumsel sebagai bagain dari upaya pencegahan praktek kartel dan monopoly.
3. Mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat rencana usulan pembangunan Ricemilling plant di Sumsel kepada perum BULOG.
4. Mendesak Kapolda Sumsel untuk dapat menurunka tim gakum  untuk melakukan penyidikan, penyelidikan adanya dugaa praktek kartel, dan monopoli tata kelola gabah dan beras di Sumsel.
5. Meminta Gubernur Sumsel untuk mengambil langkah strategis terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan kartel terhadap empat Ricemilling besar di sumsel.
6. Mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melahirkan kebijakan politik yang pro terhadap petani Sumsel dengan perda anti monopoly beras dan gabah.
7. Mendesak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan insentif terhadap selisih harga jual gabah pada saat panen di luar HPP.
8. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menertibkan BUMD yang dijadikan alat perpanjangan tangan mafia beras dan gabah di sumsel .

 ”Tadi sudah kami bacakan beberapa point untuk menyikapi persoalan ini, semoga bisa diterima dan dieksekusi. Cepat atau lambat tindakan yang akan diambil oleh Direktur Utama Bulog, Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel akan menjadi catatan buruk bersama bagi kaum tani diSumsel, keringat yang tiap hari menetes akan menjadi saksi bahwa negara tidak boleh kalah oleh para mafia dan kartel pangan, sudah cukup 30 tahun Sumsel dikuasai kartel dan mafia beras dan gabah. Saatnya kembalikan kedaulatan pangan ketangan BULOG sebagai regulator dan oprasional ketahanan pangan nasional, ” Ungkapnya tegas.

Baca juga: BPS: Maret 2022 Produksi Padi Melimpah, Harga Gabah dan Beras Turun

Andreas menuturkan bahwa BARIKADE 98 Sumsel akan mengawal usulan pembangunan Ricemilling diSumsel, hal tersebut menurutnya sebagai salah satu solusi menjaga marwah BULOG dan pemerintah dalam menegakan aturan soal HPP beras. Upaya ini juga dianggap sebagai salah satu cara melawan para mafia dan kartel pengusaha beras di Sumsel yang selama ini menjajah petani dengan murahnya harga gabah, sistem ijon atau  rentenir.

“Tak hanya masalah murahnya beras dan gabah yang di monopoli mafia dan cukong, pembodohan petani dengan isu kwalitas produk gabah yang jelek, serta adannya dugaan praktek suap  menyuap para oknum pejabat pemerintahan, adanya  dugaan penggunaan backing oknum aparat serta dewan yang digunakan dalam mengawal persekongkolan jahat ini juga begitu urgent. BARIKADE 98 Sumsel akan senantiasa  mendukung terwujudnya program ketahanan pangan Presiden Jokowi di segala lini hingga titik darah terakhir, karena persoalan pangan adalah persoalan bangsa, persoalan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya! Persoalan dalam mewujudkan sila ke lima pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ” ujarnya pada awak media.

Baca juga: Johan Rosihan Dorong Pemerintah Optimalkan Sektor Pertanian untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Indra Hermansyah selaku koordinator lapangan yang juga menjabat sebagai Bendahara Barikade 98 Sumsel menekankan pemerintah agar segera bertindak.

Baca juga: Darori Wonodipuro Tegaskan Kementan Segera Tangani Wabah Penyakit Mulut-Kaki Ternak

"Jangan ditunda, pemerintah harus peduli dengan kerugian petani. Jangan tutup mata atas tangis para petani, disini kami menyampaikan aspirasi atas nama petani Sumsel, " ucapnya.

Bahkan Indra berharap pemerintah segera membangun Ricemilling  dan menghabisi mafia - mafia beras hingga tuntas ke akarnya, agar petani sejahtera.

Pihak media pula menjumpai pengurus DPW Barikade Sumsel di hotel Zuri tak lain Ketua Barikade 98 Sumsel Bambang Purnomo, Ia mengatakan Barikade 98 Sumsel akan konsisten untuk memberantas Mafia beras di Sumsel, serta berharap ada sinergi antara Bulog, Polri, TNI dan pemerintah untuk bersama sama melawan Mafia beras di Sumsel.

"Permasalahan ini sudah urgent, petani harus dibela dan kebenaran harus diungkapkan. Saya selaku ketua Barikade 98 Sumsel menyatakan bahwa akan konsisten dalam pengawalan ini, kita harus bersinergi baik dari pihak Bulog, Polri, TNI hingga pemerintah guna memberantas Mafia beras diSumsel, " tegas Bambang. (Rill/Ridho)